Jakarta – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bersama sejumlah perguruan tinggi swasta melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penandatanganan MOU dilakukan bersamaan dengan Seminar Nasional bertema, “Pencegahan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa,” yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR, Rabu (10/10/2021).

Sekretaris Jenderal DPR, Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus berjuang ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghadirkan serangkaian kegiatan pelatihan dalam pencegahan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga negara.

“Kegiatan pagi ini sangat strategis, karena proses pengadaan barang dan jasa kerap menyisakan sejumlah persoalan. Berdasarkan data dari KPK yang dilansir oleh media beberapa waktu lalu, 70% kasus tindak pidana korupsi, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak kasus suap yang ditangani KPK juga terkait dengan kegiatan ini,” papar Sekjen DPR Indra Iskandar.

Indra mengapresiasi inisiatif Inspektorat Jenderal melibatkan unsur akdemisi, badan usaha, dan juga komunitas untuk ikut berkontribusi dalam upaya untuk mencegah pencegahan penyimpangan dalam kegiatan pengadaaan barang dan jasa dengan pendirian Asosiasi Certified Mitigation in Procurement.

“Diharapkan asosiasi ini dapat dikelola secara profesional dan akuntabel dan membawa misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat,” harap Indra Iskandar.

Selain dengan Ubhara Jaya, penandatanganan kesepahaman ini diikuti oleh dua perguruan tinggi lainnya yakni UPN Veteran Jakarta dan Universitas Pertamina yang menjadi model kerjasama pentahelix dimana salah satu nya adalah unsur akademik yang berperan dalam kajian untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaaan dalam proses pengadaaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur dalam berbagai keputusan dan kebijakan strategis bagi publik.

Acara dilanjutkan dengan Seminar Pengadaan Barang dan Jasa dengan keynote speaker

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si selaku Sekretaris Jenderal DPR RI, narasumber dari Kepala BPKP Periode 2015-2019 Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA dan Setya Budi Arijanta, S.H., KN selaku Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Tim Media dan Publikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya